An4k Pulau: YUSRIL Pakar Hukum Tata Boga

An4k Pulau: YUSRIL Pakar Hukum Tata Boga: YUSRIL, PAKAR HUKUM….?  Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M. Sc, pakar hukum tata negara,   mempersoalkan payung hukum tiga ...

YUSRIL Pakar Hukum Tata Boga

YUSRIL, PAKAR HUKUM….?

 Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M. Sc, pakar hukum tata negara,  mempersoalkan payung hukum tiga kartu Jokowi-JK, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Kesejateraan Keluarga. Menurut Yusril  ketiga kartu ini harus jelas dasar hukumnya. Lebih lanjut dia mengatakan, “niat baik Jokowi-JK  membantu orang miskin karena hendak menaikan BBM patut dihargai”. Yusril juga membandingkan bahwa hal serupa ini juga perna dilakukan  pada  masa pemerintahan SBY. Apabila mengeluarkan sebuah kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara tidak sama seperti mengelola rumah tangga atau warung makan. Inilah komentar Yusril terhadap tiga kartu Jokowi-JK.

Menurut Puan Maharani, kebijakan tiga kartu ini akan dibuatkan payung hukum dalam bentuk Inpres dan Keppres oleh Presiden Jokowi. Namun Yusril menyangga pendapat Puan Maharani ini. Yusril mengatakan, “Puan jangan asal ngomong kalau tidak memahami tata aturan  negara dengan baik”.  Yusril mengusulkan Puan untuk belajar banyak  dalam mengelola negara, sebab mengelola sebuah negara tidak seperti mengelola warung makan. Inpres dan Keppres bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan undang-undang Republik Indonesia. Inpres hanya sebuah perintah biasa dari presiden, sedangkan Keppres merupakan penetapan, seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat. Legalitas keberadaan tiga kartu itu  bukan dengan  Inpres dan Keppres.

Prof. Dr. Yusril adalah politikus sekaligus akademisi. Sebagai politikus, Yusril membidani lahirnya Partai Bulan Bintang, meskipun partai ini tidak berbuat banyak untuk bangsa Indonesia. Yusril berulang kali mencalonkan diri menjadi presiden, tetapi selalu knock out, bahkan partainya pun tidak lolos verifikasi. Sebagai akademisi, Yusril dikenal sebagai salah satu pakar hukum tata negara. Tetapi  kata orang Belitong, “Bang Yusril lebih cocok menjadi pakar hukum tata boga”.  Yusril telah tiga kali menjabat sebagai menteri dalam tiga kabinet yang berbeda, yakni: Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sekretaris Negara. Dari jabatan  pretisius ini, sepintas membuat orang kagum akan  kehebatan dan kepintaran Yusril. 

Yusril, putra Belitong, sebenarnya tidak melakukan banyak hal untuk bangsa ini selama tiga kali menjabat menteri.  Buah pemikiran dan hasil kerja Yusril pun hampir tidak tampak di negara ini. Tentu hal ini sangat ironis  dengan jargon, “Yusril pakar hukum tata Negara” dan gelar akademis yang disandangnya. Pemikiran nakal saya mengatakan, “ Yusril mendapatkan gelar akademis itu dari Universitas Terbuka (UT), atau hasil belanja kali”. Hukum di negara ini semakin hari semakin kacau, selama Yusril menjabat menteri (tiga periode) banyak memproduk udang-udang dengan gaya penafsiran berbeda-beda.  Setip kali mengaplikasikan tata aturan ini selalu saja tumpang tindi dan membuat perjalanan bangsa ini menjadi kacau. Dimanakah peranmu, Bung Yusril?

Pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini, Yusril tidak perlu berkomentar banyak, sebab kredibilitas Yusril sebagai pakar hukum, akademisi  dan politikus tidak terbukti dan nihil.  Yusril tidak mengetahui  banyak hal tetapi berlagak pintar, kemudian membuat kompensasi diri dan mengatakan Puan Maharani  tidak tahu apa-apa dan jangan ngomong banyak. Komentar orang  Belitong, “Bang Yusril pakar hukum tata boga”  ada benarnya juga, sebab komentar ini muncul dari pengamatan mereka terhadap kinerja Yusril. Sekarang waktu yang tepat buat Yusril untuk introspeksi diri. Selamat merenung Bung Yusril.

Restorasi DPR

REVOLUSI MENTAL UNTUK DPR

Para petinggi DPR RI mengkritik  menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK kedapatan merokok di istana Negara.  Fadli Zon, wakil ketua DPR RI dari Partai Gerindra, mengatakan,  “menteri  perokok   adalah contoh yang tidak baik. Menteri  itu  memberikan teladan yang tidak baik untuk  anak bangsa. Oleh karena itu, para menteri seperti  itu  tidak mencerminkan jargon revolusi mental”.  Kritikan yang sama juga datang dari Oky Asokawati, anggota DPR dari PPP. Menurut Oky menteri yang meroko di istana Negara menunjukkan sikap yang kurang terpuji dan tidak menghargai tata aturan yang ada. Fahri Hamza, wakil ketua DPR dari PKS juga mengkritik para menteri ini. Bahkan menurut Fahri  para menteri ini harus langsung bekerja tidak perlu mengadakan syukuran dan acara seremonial lainnya.

Kritikan dari para petinggi DPR RI ini kedengarannya sangat naïf.  Seharusnya mereka tidak perlu berkomentar sinis tentang hal kecil dan sederhana.  Biarkanlah persoalan, seperti  menteri yang merokok itu,  diselesaikan oleh petugas di istana.  Apabila DPR sampai turun tangan dan mengkritik berarti kredibilitas, kwalitas dan intelegensi DPR RI ini sangat memprihatinkan. Tampak sekali bahwa DPR sekarang adalah kumpulan bacot bocor yang suka sinis dan cerewet seperti perempuan. DPR RI sekarang ini suka berkoar-koar tetapi tidak saling mendengarkan, mirip seperti anjing-anjing saling merebutkan tulang. Wajah DPR RI sekarang adalah potret buram untuk bangsa lima tahun ke depan.

Masa pemerintahan Jokowi-JK ini adalah masa emas untuk merestorasi dan merevolusi tubuh DPR RI, baik secara kelembagaan maupun perorangan. DPR perlu mengritik dan mengevaluasi dirinya. Ibarat  DPR mengambil terlebih dahulu balok di matanya sendiri, sebelum mengambil selumbar di mata orang lain. Fadli Zon, Oky Asokawati dan Fahri Hamza; belajarlah untuk mengritik diri dan merestorasi diri sebelum anda mengubah orang lain. DPR belajar bertobat terlebih dahulu sebelum menobatkan bangsa dan negara.

VOA-ISLAM membuka aib Sendiri

VOAISLAM MEMBUKA POTRET BURAM

Opini Voaislam edisi Jumat, 15 Maret 2013 berjudul, “Indonesia dikuasai Partai dan Pemimpin Munafik. Dikatakan bahwa Negara Indonesia sekarang dikuasai oleh partai dan pemimpin yang munafik. Lidah mereka bercabang bnayak. Wajah mereka sumirang dan manis, tetapi hati mereka penuh kebusukan dan kejahatan. Opini voaislam ini mengatakan bahwa pemimpin Negara Indonesia sekarang ini memendam permusuhan terhadap islam dan umat islam. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemimpin sekarang menampakan jati meraka sebagai islam, tetapi hati mereka memendam kebencian dan permusuhan yang mendalam terhadap ajaran islam dan umat islam.

Hati saya gelih ketika membaca opini voaislam ini. Penulis opini voaislam ini mengutib ayat-ayat Alquran, meskipun tidak kohoren, untuk melegitimasi pendapatnya ini.  Opini ini seakan-akan menempatkan islam dan kaum muslim sebagai korban keganasan para pemimpin di Indonesia. Para pemimpin Indonesia dewasa ini sepertinya didominasi oleh non-muslim, namun dalam kenyatakanya justru orang islam sendiri menjadi pemimpin dari segala lini kehidupan di Negara ini. Jadi opini voaislam ini hanya sebuah ide ngawur yang sulit dipertanggungjawabkan. Namun, sebagai sebuah opini tentu memiliki misi tersendiri, yakni menarik simpati dan empati massa dengan menempatkan islam dan kaum muslim sebagai pihak lemah, korban dan tidak berdaya. Ini namanya politik munafik, akal busuk dari voaislam.

Para pemilik dan redaktur voaislam ini seharunya sadar diri. Justru para pemimpin Negara ini adalah mayoritas islam. Para pemimpin ini beragama islam, selalu mengenakan asesori islam. Mereka tamatan dari pondok pesantern dan jebolan dari usniversitas islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa bila voaislam merasa umat muslim ditindas berarti anda menindas dan membunuh diri anda sendiri. Dalam hal ini juga bisa diartikan bahwa model pembinaan, pendidikan dan pengajaran dalam islam itu belum betul. Tidak memberdayakan tetapi saling memangsa dan menindas. Maka voaislam secara terang-terangan  membuka potret buram dalam diri islam sendiri.

Para Sengkuni VS Tiga Kartu Sakti

TIGA KARTU JOKOWI-JK

Presiden Jokowidodo dan Wakilnya  Jusuf Kalla  telah meluncurkan tiga kartu untuk rakyat Indonesia, KARTU INDONESIA PINTAR (KIP), KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) dan KARTU KELUARGA SEJATERA.  Ketiga kartu ini sebagian sudah berada di tangan masyarkat, bahkan ada yang langsung memanfaatkan kartu-kartu tersebut. Ini adalah sebuah bentuk kerja konkret  dari  pemerintahan Jokowi – JK yang langsung dinikmati oleh rakyat kecil. Seluruh rakyat mengapresiasi  kehadiran tiga kartu ini, paling kurang menolong mereka yang kecil dan susah tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. Sebuah terobosan baru buat Indonesia yang lahir dari refleksi yang mendalam lalu dikidungkan dalam pesan agung REVOLUSI MENTAL.

Peluncuran tiga kartu ini, rupanya menyinggung mental para petinggi negeri ini, seperti  DPR, KMP, dan para SENGKUNI (Ridwan Saidi, Fakri Hamza, Fadli Zoon, Yusril Izra Mahendra dll). Menurut mereka peluncuran tiga kartu ini tidak melalui koridor hukum yang benar, tidak berkonsultasi dengan DPR dan hanya pencitraan belaka untuk menaikkan BMM.  Kritikan para sengkuni ini wajar saja, karena mereka pengangguran yang dipelihara oleh negara.  Namun, satu hal yang bisa tebak adalah DPR, KMP dan Para Sengkuni ini tidak mendapatkan jatah sebuah proyek  (mereka selalu berorientasi pada pemerintahan sebulumnnya: birokrasi dan bagi jatah).  DPR, KMP dan Para Sengkuni tidak mendapatkan persenan dari proyek tiga kartu ini. Sekarang para sengkuni mulai b erlagu karena mereka tidak mendapatkan jatah.