Para Sengkuni VS Tiga Kartu Sakti

TIGA KARTU JOKOWI-JK

Presiden Jokowidodo dan Wakilnya  Jusuf Kalla  telah meluncurkan tiga kartu untuk rakyat Indonesia, KARTU INDONESIA PINTAR (KIP), KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) dan KARTU KELUARGA SEJATERA.  Ketiga kartu ini sebagian sudah berada di tangan masyarkat, bahkan ada yang langsung memanfaatkan kartu-kartu tersebut. Ini adalah sebuah bentuk kerja konkret  dari  pemerintahan Jokowi – JK yang langsung dinikmati oleh rakyat kecil. Seluruh rakyat mengapresiasi  kehadiran tiga kartu ini, paling kurang menolong mereka yang kecil dan susah tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. Sebuah terobosan baru buat Indonesia yang lahir dari refleksi yang mendalam lalu dikidungkan dalam pesan agung REVOLUSI MENTAL.

Peluncuran tiga kartu ini, rupanya menyinggung mental para petinggi negeri ini, seperti  DPR, KMP, dan para SENGKUNI (Ridwan Saidi, Fakri Hamza, Fadli Zoon, Yusril Izra Mahendra dll). Menurut mereka peluncuran tiga kartu ini tidak melalui koridor hukum yang benar, tidak berkonsultasi dengan DPR dan hanya pencitraan belaka untuk menaikkan BMM.  Kritikan para sengkuni ini wajar saja, karena mereka pengangguran yang dipelihara oleh negara.  Namun, satu hal yang bisa tebak adalah DPR, KMP dan Para Sengkuni ini tidak mendapatkan jatah sebuah proyek  (mereka selalu berorientasi pada pemerintahan sebulumnnya: birokrasi dan bagi jatah).  DPR, KMP dan Para Sengkuni tidak mendapatkan persenan dari proyek tiga kartu ini. Sekarang para sengkuni mulai b erlagu karena mereka tidak mendapatkan jatah.

Aparat Penegak Hukum dan Narkoba

MEREKA 

AKTOR UTAMA BISNIS NARKOBA

Narkoba merupakan sebuah permasalahan serius Bangsa Indonesia  atau merupakan sebuah kecemasan terbesar Bangsa Indonesia saat ini. Sering pihak terkait penanggulangan narkoba, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional, kantor dinas kesehatan Republik  Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat bersama-sama melakukan pengontrolan dan pemusnahan narkoba. Meskipun telah dilakukan pengontrolan dan pemusnahan barang haram tersebut, namun dalam pemberitaan di media massa  peristiwa ini sering muncul, bahkan modus operandinya pun  dalam bentuk yang berbeda dan baru pula. 

 “MENGAPA PENGANGGULANGAN  NARKOBA DI INDONESIA TIDAK PERNAH TUNTAS? Pertanyaa ini adalah pertanyaan klasik dan ribuan argumentasi untuk mejawabi pertanyaan ini sudah disajikan. Walaupun demikin, pertanyaan ini  tetap up to date.  Para pengedar asing dan lokal berkeliaran di Indonesia menjajakan barang haram ini kepada anak-anak bangsa.  Seminar anti narkoba terus dilakukan. Spanduk Iklan anti narkoba terpasang di setiap lorong kota dan desa. Slogan anti narkoba terus di-yel-kan oleh putra-putri bangsa ini. Namun, narkoba tetap saja eksis di bumi Indonesia. Impor barang haram ini tetap saja mengalir deras masuk ke  seluruh pintu nusantara. Semakin gencar kampanye anti narkoba, semakin luas dan menukik pula barang haram ini beredar.

Pendidikan  tentang anti narkoba dan slogan anti narkoba seharusnya bukan diperuntukan untuk masyarkat umum. Tetapi harus diberikan pertama dan utama untuk kepolisian, kejaksaan, pemerintahan, BNN dan Dinas Kesehatan. Mereka ini harus diberikan penyuluhan terus-menerus tentang bahaya narkoba sampai benar-benar sadar. Saya menyakini bahwa kepolisian, kejaksaan dan pemerinta membeking peredaran narkoba di Indonesia. Aparat penegak hukum dan keamanan Indonesia melakukan bisnis barang haram ini.  Maka, pertanyaan mengapa penanggulangan narkoba di Indonesia tidak pernah tuntas karena aparat penegak hukum terlibat dan aktif bermain didalamnya, bahkan mereka menjadi aktor utama bisnis barang haram ini.  

AHOK Menyingkap Tabir

Misi  Terselubung FPI dan Gema Keadilan

Front Pembela Islam  (FPI) dan organisasi sayap Partai Keadilan Sejatera  (PKS ), yani  Gema Keadilan) menolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta.  Alasanya, karena Ahok adalah non muslim. Menurut mereka,  warga Jakarta menolak Ahok menjadi gubernur, berdasarkan hasil survey  abal-abal yang dibuat oleh sayap PKS.  Alasan lain yang dibuat-buat  oleh FPI dan sayap PKS adalah: Ahok tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki budaya, besikap kasar dengan bawahan (banyak bacotnya), tidak mempunyai moralitas  dan  kontroversial.  Alasan yang mereka ciptakan sendiri inilah menjadi  dasar untuk menolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta.

Sikap yang ditunjukan  FPI dan Sayap PKS terhadap Ahok ini menyingkapkan tabir keberadaan mereka. FPI dan Sayap PKS ini tidak ada bedanya dengan PKI atau GAM Aceh yang selalu menganggu kewibawaan bangsa Indonesia.  Masyarakat selalu dicekoki, berita kadang-kadang tidak benar, untuk memusuhi GAM Aceh dan OPM, pada hal musuh terbesar sudah dan sedang berada di depan kita, yakni FPI dan Sayap PKS. FPI dan sayap PKS terang-terangan menolak UUD 1945 sebagai dasar Negara, yang menjamin kebebasan beragama. Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas bukan berdasarkan islam. FPI dan sayap PKS sering melakukan hal-hal yang amoral, biadab dan anarkis. Mislanya anggota DPR dari PKS ketahuan menonton video porno di ruang siding DPR. Para petinggi FPI dan PKS suka kawin dan memiliki banyak istri. FPI  suka melakukan aksi sweeping dengan menjarah harta orang lain. Boleh dikatakan FPI,  saya PKS  dan Forum Betawi Rembuk  adalah organisasi preman yang bekedok agama dan memiliki sikap sangat munafik. 

FPI dan sayap PKS menolak Ahok dengan berbagai alasan. Namun itu semua tidak mengurangi Ahok sebagai seorang pemimpin yang baik.  FPI dan PKS akan merasa terganggu dengan Ahok sebagai gubernur, karena lahan basah untuk aksi premaanisme, anarkisme dari FPI dan sayap PKS akan diberantas. Sikap amoral dan biadab dari FPI dan sayap PKS  akan dikritik habis oleh Ahok. Oleh karena itu, aksi penolakan FPI dan sayap PKS terhadap Ahok karena ketakutan. Lantaran aksi bejat mereka selama ini akan terbongkar tuntas.